Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji pensiunan PNS hingga 12% agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Terlebih lagi, kata Sri Mulyani, semenjak pandemi Covid-19, pemerintah belum pernah melakukan perubahan terhadap manfaat pensiun.
"Juga di dalam belanja non K/L ini, pemberian subsidi dan kompensasi, terutama dikaitkan dengan daya beli masyarakat dan hari ini kita mendengar dari Panja ada kenaikan untuk anggaran subsidi kompensasi karena adanya perubahan harga minyak di dalam asumsi," ungkap Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Contohnya seperti harga minyak yang hari ini untuk Brent telah mencapai USD95 per barel, naik 11% dalam tiga minggu.
"Ini menggarisbawahi bahwa kita menyusun RUU APBN 2024 di dalam situasi ekonomi dan bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak selalu mudah bisa kita proyeksikan," sambung Sri.
Dia menegaskan, perlu bagi semua pihak terlibat untuk terus melihat perkembangan dari harga minyak ini yang akan memengaruhi besaran belanja non K/L dari sisi subsidi dan kompensasi.
Dalam subsidi, juga termasuk subsidi untuk petani terutama pupuk, subsidi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cukup signifikan bagi dunia usaha.
"Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun telah menampung berbagai catatan dari Panja dan juga dari berbagai fraksi, termasuk penggajian P3K daerah, kenaikan gaji pokok ASN daerah, dan peningkatan pelayanan publik di daerah, serta mendukung program nasional untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan ekstrem juga stunting," pungkas Sri.
Sri Mulyani juga berterima kasih kepada Banggar DPR yang sudah menyepakati belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.176,7 triliun untuk RAPBN 2024.
Menurutnya, anggaran ini akan dialokasikan terutama untuk pembayaran gaji pensiunan PNS yang mengalami kenaikan 12%.
(YNA)
