Ari Sandita
IDXChannel - Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno mengatakan, Komisi 5 DPR RI dinilai tidak mendukung pengembangan angkutan umum perkotaan lantaran akan memangkas hingga 60 persen anggaran subsidi operasional angkutan umum perkotaan di 11 kota.
"Dampak secara langsung kenaikan biaya transportasi, baik umum maupun pribadi. Dampak tidak langsungnya kenaikan pada harga-harga barang yang lain," ujarnya pada wartawan, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, dia juga mempertanyakan manakala benar ojek daring menerima bantuan subsidi, sedangkan tidak adanya bantuan untuk angkutan bus kota, angkutan perdesaan, AKDP, AKAP, mobil boks, dan pengemudi truk, yang mana dinilai aneh dan ironis. Pasalnya, manakala sopir truk misalnya yang membantu kelancaran arus barang mogok, distribusi barang bisa kacau.
"Namun, kalau pengemudi ojek daring mogok, distribusi barang dipastikan tetap akan berjalan," tuturnya.
Dia menerangkan, subsidi sebaiknya tidak diarahkan untuk angkutan berbasis online atau ojek daring karena pemberian subsidi dinilai hanya akan menguntungkan aplikator. Sementara pengemudi ojek online sebagai mitra tidak akan merasakan peningkatan pendapatannya karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi yang sangat besar.
Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah juga fokus menata dan mengembangkan angkutan umum penumpang tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi, penyaluran kepada operator angkutan umum amat dimungkinkan. Pemerintah perlu memberikan subsidi untuk angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang yang berbadan hukum.
Jika tidak, tambahnya, dalam kurun waktu 10 tahun kemudian angkutan umum penumpang bakal makin berkurang. Angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) cukup banyak yang hilang sejauh ini.
