AALI
9375
ABBA
274
ABDA
0
ABMM
2490
ACES
720
ACST
170
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
745
ADMF
8125
ADMG
174
ADRO
3140
AGAR
314
AGII
2350
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
117
AHAP
83
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1550
AKRA
1185
AKSI
268
ALDO
770
ALKA
288
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
532.38
-0.88%
-4.72
IHSG
7050.64
-0.74%
-52.24
LQ45
1000.41
-0.82%
-8.30
HSI
19496.09
-2.54%
-507.35
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
15264.79
-0.27%
-41.01
Kurs
HKD/IDR 1,894
USD/IDR 14,872
Emas
855,441 / gram

Sudah Bebas Pajak, UMKM Harusnya Bisa Lebih Bergairah Lagi

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Rabu, 24 November 2021 20:50 WIB
Untuk mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah telah memberikan pelbagai insentif dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sudah Bebas Pajak, UMKM Harusnya Bisa Lebih Bergairah Lagi. (Foto: MNC Media)
Sudah Bebas Pajak, UMKM Harusnya Bisa Lebih Bergairah Lagi. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Untuk mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah telah memberikan pelbagai insentif dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah pembebasan pajak, sehingga UMKM pun diharapkan bisa lebih bergairah lagi dalam menjalankan bisnisnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengungkapkan kunci sukses pemulihan ekonomi Indonesia didorong oleh kebijakan fiskal, di mana UMKM merupakan salah satu sektor prioritas bagi pemerintah.

“Kalau kebijakan fiskal kita bersifat ekspansif, ini salah satu bagian yang penting adalah support kepada usaha mikro kecil dan menengah. dan memang ini yang pertama kali kita berikan,” terang Wamenkeu di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Wamenkeu mengatakan ketika pada masa awal pandemi, pemerintah langsung melakukan estimasi dan proyeksi mengenai kondisi ekonomi yang menemukan fakta bahwa dengan mobilitas yang menurun maka usaha mikro kecil dan menengah akan kena dampak. Karena itu, pemerintah langsung mendesain berbagai macam kebijakan yang bisa membantu UMKM.

Di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Wamenkeu melihat bahwa realisasi pemberian insentif pajak sangat signifikan. Insentif pajak yang ada pada klaster insentif dunia usaha pada program PEN ini telah diberikan sejak tahun lalu untuk membantu dunia usaha agar tidak terkena tekanan yang terlalu dalam.

“Kita berikan relaksasi. Relaksasi atas pembayaran PPh pasal 21, itu berlaku untuk semua perusahaan baik perusahaan besar maupun menengah atau kecil bisa bisa mendapatkan. Lalu kemudian, yang sifatnya juga adalah PPh 25 pembayaran massa. Juga insentif usaha untuk diberikan kepada UMKM, UMKM yang membayar pajak berupa pajak final itu kemudian bisa pajak finalnya itu ditanggung oleh pemerintah, silahkan digunakan, sehingga UMKM nanti bisa tetap menjalankan kegiatan usaha tanpa terbebani pajak untuk sementara waktu,” sambung Wamenkeu.

Selain itu, Wamenkeu juga mengatakan bahwa dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional juga diberikan dukungan dalam bentuk bantuan produktivitas usaha mikro seperti subsidi bunga UMKM KUR dan Non-KUR, bantuan bagi pelaku usaha mikro, penjaminan modal UMKM agar perbankan confident menjalankan fungsi intermediasi sehingga UMKM bisa memperoleh akses pembiayaan, serta dalam bentuk penempatan dana pemerintah  yang mendukung likuiditas perbankan untuk restrukturisasi dan penyaluran modal kerja baru ke debitur UMKM.

Selanjutnya, Wamenkeu meyakini bahwa UMKM akan menjadi salah satu tonggak dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, UMKM kemudian diarahkan supaya juga bergerak secara digital menggunakan platform e-commerce. Wamenkeu menyebut bahwa dengan adanya UMKM yang lebih terdigitalisasi maka selain akan memunculkan banyak bisnis baru, juga akan ada perpindahan transaksi yang sifatnya konvensional menjadi transaksi yang sifatnya digital. Hal ini kemudian juga akan membuat basis perpajakan Indonesia juga berpindah dari yang tadinya berbasis transaksi konvensional berpindah menjadi yang berbasiskan transaksi elektronik.

“Kami memohon dukungan dari seluruh masyarakat dan juga platform-platform digital untuk menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan tetapi memang dunia kita yang berubah. Secara ringkas saya ingin sampaikan, karena selama dua tahun terakhir kita melakukan defisit yang luar biasa yang besar yang dipakai untuk mensupport perekonomian maka APBN harus dikembalikan sehat. Caranya apa? Caranya adalah yang kita sebut sebagai konsolidasi fiskal yaitu dengan penerimaannya negara ditingkatkan, lalu belanja negara dipertajam,” terang Wamenkeu. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD