Michelle Natalia
Jadi, dia menilai, niat yang baik atau bukan niat yang buruk, harus dilengkapi dengan kemudian direspon mengenai tata kelola, regulasi, dan setting yang memungkinkan untuk mengeksekusi niat yang baik dalam suasana extraordinary secara akuntabel.
Maka dari itu, Sri Mulyani menekankan, transparansi menjadi sangat penting. Kesadaran bahwa ini adalah sebuah langkah yang nanti harus dipertanggungjawabkan, sehingga akuntabilitas menjadi salah satu yang sangat penting.
"Dan oleh karena itu, sebagai pembuat policy, kebijakan, dan regulasi, Kemenkeu harus mampu terus menerus dalam mendesain kebijakan regulasi menyadari mengenai tetap fokus bagaimana merespon terhadap suatu masalah, tetapi juga sadar sesadar-sadarnya bahwa ini harus akuntabel," jelasnya.
"Tidak mudah, saya mengakui dan berkali-kali di dalam berbagai pengalaman saya yang cukup lama. Trade-off antara accountability dan compliance versus efektivitas dan responsiveness," sambungnya.
"Walaupun niat kita semua sama, itu saja sudah merupakan sebuah pilihan yang sering, sering sekali tidak mudah dan tidak simple. Bagaimana menciptakan kemampuan responsiveness yang cepat, efektif, namun kita tidak terpeleset pada akuntabilitas dan compliance," ungkap Sri Mulyani.
Dia menekankan, naluri dari akuntabilitas dan compliance adalah kepatuhan. Bahkan, seringkali kepatuhan dan kekhawatiran terhadap akuntabilitas mendominasi dibandingkan tujuan untuk bisa memecahkan masalah secara efektif dan responsif.
"Dan DNA dari birokrasi di Indonesia sesudah kita mengalami banyak sekali semenjak reformasi, ini DNA-nya makin kental, lebih baik comply dan akuntabel daripada nanti susah belakangan," ujarnya.
"Kalau enggak tercapai tujuan, ya InsyaAllah nanti tahun-tahun ke depan tercapai tujuannya. Sehingga, yang dikorbankan atau terkorbankan adalah tujuannya," ungkap Sri Mulyani.
