Iqbal Dwi Purnama
"Ini harus dingat, ini hutang negara, bukan hutang presiden, siapapun presidennya negara harus bertanggung jawab, jangan berfikir dulu presiden lain, jangan dicampur-campur lagi," lanjutnya.
Meski memenangkan gugatan MA tersebut, namun menurutnya hingga saat ini pemerintah belum juga membayarkan utang tersebut. Jusuf Hamka menilai, jika dihitung beserta bunga dan dendanya, maka saat ini pemerintah pelru membayar Rp800 miliar ke CMNP.
"Kalau warga negata tidak bayar pajak, didenda 2% bahkan kadang kala di borgol, kalau negara kita cuma berharap dibayar lah, kalau tidak, siapa yang berani borgol. Kurang lebih Rp800 miliar, karena waktu mau perdamaian itu. Angkanya kalau tidak salah angkanya sekitar Rp400 miliar (tapi tidak dibayar)," kata Jusuf Hamka.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD pun menyoroti kisruh utang tersebut. Mahfud lantas memanggil Jusuf Hamka ke kantornya menanyakan langsung permasalahannya.
Selesai bertemu Jusuf Hamka Selasa Sore, Mahfud menyampaikannya bahwa secara hukum, lewat putusan MA, memang Negara terbukti memiliki utang kepada CMNP. Akan tetapi pembayaran utang itu kerap macet di Kementerian Keuangan.
