Suparjo Ramalan
IDXChannel - Guna mencegah bunga utang terus bertambah, Direktur Utama Badan Urusan Logistik, Budi Waseso, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawaati untuk melunasi tagihan penugasan pemerintah.
Sampai saat ini, total pokok utang perusahaan hingga akhir 2021 mencapai Rp13 triliun. Adapun utang Bulog berasal dari pinjaman sejumlah perbankan pelat merah atau Himbara.
Menurutnya, jika utang tidak dilunasi, maka Bulog akan mencatatkan kerugian berarti di tahun-tahun mendatang. Untuk melunasi utangnya, kata Buwas, pemerintah seharusnya segera melunasi piutang perusahaan.
Piutang ini akan digunakan manajemen untuk menutup tanggung jawab perusahaan kepada kreditur. Tercatat, piutang Bulog kepada pemerintah mencapai Rp4,5 triliun. Sementara, total utang Bulog kepada kreditur mencapai Rp13 triliun.
Pembukuan utang dengan nilai jumbo tersebut dikarenakan adanya penugasan pemerintah berupa pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
"Harusnya segera dibayarkan, kalo nggak Bulog rugi, makin lama dibayar bunga makin bertambah, utang kita Rp13 triliun, dari mana CBP itu kan 1 juta (ton)," ujar Buwas, Selasa (28/12/2021).
Dia menghitung, bila pada tahun 2022 mendatang manajemen hanya menerima penugasan pengadaan CBP di angka 800.000-850.000 ton, maka kemungkinan jumlah utang akan berkurang. Meski hal ini masih berupa perkiraan.
Pasalnya, pemerintah juga belum memberikan kepastian berapa jumlah CBP yang akan dilakukan Bulog di tahun depan. Di lain sisi, manajemen juga belum menerima kepastian pelunasan piutang dari pemerintah.
"Kita harap ke depan ada satu kepastian, CBP hanya 800.000 sampai 850.0000, next utang kita tingga Rp9 triliun, jadi makin kurang," katanya.
Hanya saja, Buwas juga memperkirakan, pihaknya akan kembali melakukan pinjaman ke kreditur, bila ada penugasan tambahan dari negara. Langkah itu, bila otoritas RI belum melunasi utangnya kepada Bulog. (TYO)
