Felldy Utama
IDXChannel - Pemerintah diminta untuk terbuka dan jujur kepada publik untuk menjelaskan maksud daripada kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Pasalnya, kebijakan yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai telah membebani masyarakat.
"Menurut saya Pemerintah perlu lebih terbuka, lebih jujur kepada publik dan selalu mengedepankan proses perumusan kebijakan, regulasi yang lebih partisipatif," kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan Prakarsa Ah Maftuchan dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Tapera antara Nikmat dan Sengsara yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).
Hal ini menjadi masukan kepada pemerintah yang diutarakan menanggapi pro kontra di tengah masyarakat terkait kebijakan tersebut. Dia mengaku beberapa waktu lalu telah berkomunikasi dengan beberapa konfederasi serikat Pekerja.
Dalam komunikasi tersebut, ada yang mengaku tidak diundang dalam pembahasan perubahan peraturan pemerintah (PP) ini.
Ada pula, yang mengaku baru diundang sekali. Sayangnya, kata dia, konfederasi yang hadir dalam undangan pemerintah ini tidak mendapatkan penjelasan terkait substansi yang matang terhadap kebijakan tersebut.
