Perkaranya, 26 armada kapal yang dioperasikan perusahaan dituntut melakukan transformasi ke arah ekosistem digitalisasi. Hanya saja, Pelni terbebani anggaran karena fokus operasional kapal didominasi oleh penugasan dan bukan komersialisasi.
Pada aspek ini, perseroan terbebani anggaran untuk mendanai pelayanan kapal secara digital. Pelni sendiri membutuhkan subsidi atau anggaran operasional kapal sebesar Rp 4 triliun. Dana segar itu akan dialokasikan manajemen untuk meningkatkan sistem layanan hingga capital expenditure (capex) sejumlah armada kapal.
Sayangnya, nilai capex yang diterima perseroan sejauh ini masih di bawah kebutuhan. Misalnya, pada 2020 lalu perusahaan mengajukan anggaran PSO sebesar Rp3,8 triliun, namun anggaran itu hanya disetujui di angka Rp 2 triliun saja.
Meski begitu, manajemen secara perlahan menjalankan tuntutan yang diberikan pemegang saham. Salah satunya meningkatkan sistem digital.
Sukendra juga menjelaskan, pihaknya sudah menerima tawaran kerja sama dengan sejumlah perusahaan telekomunikasi di dalam negeri dengan biaya yang relatif lebih murah. Misalnya, Indosat dan XL. Namun, pihaknya masih membahas tempat pemasangan provider.