AALI
9750
ABBA
228
ABDA
0
ABMM
755
ACES
1475
ACST
288
ACST-R
0
ADES
1675
ADHI
1170
ADMF
8100
ADMG
172
ADRO
1200
AGAR
426
AGII
1115
AGRO
915
AGRO-R
0
AGRS
456
AHAP
71
AIMS
450
AIMS-W
0
AISA
280
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
580
AKRA
3330
AKSI
0
ALDO
890
ALKA
0
ALMI
236
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/05/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
474.23
0.13%
+0.60
IHSG
5976.19
0%
+0.28
LQ45
891.66
0.14%
+1.24
HSI
28515.76
0.34%
+97.78
N225
29391.19
2.01%
+578.56
NYSE
16348.41
0.36%
+59.14
Kurs
HKD/IDR 1,857
USD/IDR 14,435
Emas
829,817 / gram

Teken Kenaikan Biaya Haji, DPR Usulkan Beri Tambahan Subsidi Anggaran Prokes

ECONOMICS
Felldy U/Sindo
Rabu, 07 April 2021 11:43 WIB
Pemerintah mesti memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan
Teken Kenaikan Biaya Haji, DPR Usulkan Beri Tambahan Subsidi Anggaran Prokes (FOTO:MNC Media)

IDXChannel  - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf meminta pemerintah bersiap menanggulangi kenaikan biaya haji pada penyelenggaraan haji apabila benar-benar dilaksanakan pada tahun 2021 ini. 

Bukhori mengusulkan sejumlah opsi dalam rangka menekan lonjakan biaya haji akibat pandemi yang secara langsung turut berdampak kepada calon jemaah. Yang paling utama, negara harus hadir dalam situasi ini. 

"Pemerintah mesti memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan seperti swab test, isolasi, dan kegiatan yang masih terkait," kata Bukhori dalam keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021). 

Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2019 terkait Haji, sumber pembiayaan penyelenggaraan haji, salah satunya bisa bersumber dari APBN selain dari Bipih, Dana Efisiensi, dan Nilai Manfaat. 

Ketua DPP PKS ini juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil peran proaktif terhadap calon jemaah haji sesuai amanat Undang-Undang Haji. 

Menurut dia, tujuan penyelenggaraan haji adalah memberikan pelindungan dan pelayanan bagi jemaah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai syariat. 

"Saya pikir di sinilah ruang pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk bisa hadir memberikan pelindungan dan pelayanan pada rakyatnya. Karena itu, bukan hal yang mustahil apabila biaya PCR bisa ditanggung oleh Kemenkes, atau sekurang-kurangnya bisa dikurangi bagi jemaah haji,” ujarnya. 

Terkait persoalan karantina, Bukhori juga mengusulkan supaya bagi jemaah haji yang telah tiba di tanah air bisa diperkenankan melakukan karantina di rumah masing-masing. 

Pasalnya, apabila jemaah haji ini diwajibkan melakukan karantina di asrama haji, maka akan terjadi pembengkakan biaya sehingga memberatkan jemaah. 

“Segala usulan ini kami sampaikan sebagai wujud advokasi kami terhadap kepentingan calon jemaah haji yang nasibnya masih terkatung-katung hingga detik ini. Kehadiran negara sangat dinantikan untuk memberi kabar riang bagi mereka. Sebab itu, Fraksi PKS mendorong segala alternatif supaya biaya haji tahun ini bisa ditekan agar tidak menyulitkan masyarakat, khususnya calon jemaah," sebut dia.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD