Nandha Aprilianti
Pemerintah sendiri siap memberikan sanksi bagi setiap pelanggar yang tak mematuhi ketentuan dengan akan dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 98 dan 102 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan serta pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
(IND)
