Oleh karenanya, saat ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk melepas belenggu ketergantungan ini, mulai dari menyediakan minyak goreng kemasan sederhana, menetapkan minyak goreng satu harga hingga menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Yang pasti, kebijakan pemerintah dilakukan untuk kesejahteran masyarakat, petani sekaligus pengusaha di industri kelapa sawit khususnya minyak goreng.
"Pastinya yang pertama, jangan sampai ganggu petani. Kedua, jangan sampai ganggu tatanan perdagangan internasional sawit. Tapi di sisi lain, masyarakat butuh harga terjangkau, ini yang kita pikirkan. Dan harus segera kebijakannya. Nggak bisa menunggu," tandas Oke. (TYO)