Ternyata Ini Alasan Insentif Bus Listrik Belum Bisa Digelontorkan

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan, insentif untuk kendaraan listrik jenis bus belum diberlakukan. Sebab, belum ada aturan rinci soal insentifnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 138 unit bus listrik sebesar 10 persen terhadap pembelian bus listrik berbasis baterai dengan TKDN 40 persen ke atas dan 5 persen yang TKDN-nya 20 hingga 40 persen.

Baca Juga:

Menperin Pastikan Mobil dan Bus Listrik akan Dapat Subsidi

"Insentif untuk bus belum ya. Memang rencananya ada 5 persen apabila kendaraan TKDN sekian persen, tapi sebelumnya belum diatur dengan clear ya," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengakui TKDN untuk bus listrik saat ini memang belum besar.

Baca Juga:

TKDN Belum 40 Persen, Bus Listrik Tidak Dapat Subsidi

Namun demikian, ia meyakini, apabila Indonesia sudah mulai dapat memproduksi baterai listrik sendiri, maka progresnya pun akan lebih cepat.

Baca Juga:

Subsidi Bus Listrik Cuma 138 Unit, Siapa Saja Produsennya?

Sementara itu, hingga saat ini, memang belum ada bus listrik yang mengantongi sertifikat TKDN yang dijadikan syarat pemberian subsidi ataupun insentif kendaraan listrik. Tak terkecuali pabrikan bus listrik dalam negeri yakni PT Mobil Anak Bangsa (MAB) besutan Moeldoko sendiri.

Direktur Utama MAB Kelik Irwantono mengklaim, bus listrik yang dirakitnya telah menggunakan TKDN hingga 40 persen.

Dikutip MNC Portal Indonesia dalam e-katalog.lkpp.go.id, belum tertera keterangan besaran TKDN dari setiap varian-varian bus listrik yang dipasarkan MAB.

Selain itu, merujuk laman resmi tkdn.kemenperin.go.id, juga belum ditemui produk bus listrik MAB sebagai penerima sertifikat TKDN.

(YNA)