Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan fokus pembangunan pada periode kedua menjabat ini adalah infrastruktur konektivitas.
Bahkan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur sejak tahun 2015 silam meningkatkan dua kali lipat dari sebelumnya.
Pembangunan infrastruktur konektivitas itu diharapkan mampu menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya sehingga menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan merata diseluruh wilayah.
"Kita tahu mulai tahun 2015, Anggaran infrastruktur lipat dua kali, dimulai dari sana, dan kita telah memutuskan membangun infrastruktur besar besaran. Jalan tol 2.143 km (terbangun), sebuah lompatan besar untuk kita," kata Jokowi, Rabu (13/12/2023).
Meski demikian, pembaharuan infrastruktur terutama jalan tol tidak hanya murni menggunakan APBN semata. Namun beberapa proyek juga ada yang dikerjasamakan dengan badan usaha atau yang disebut KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Sehingga baik badan usaha dan pemerintah saling berbagi risiko atas investasi yang dilakukan.
Ditemui secara terpisah, Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan resep kunci dalam pembangunan infrastruktur jalan tol yang masif tersebut adalah ketersediaan lahan. Tanpa adanya lahan, pembangunannya infrastruktur mustahil dilakukan.
Herry menjelaskan proses pengadaan lahan inilah yang sebetulnya menjadi kendalanya. Keterbatasan lahan membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Namun untuk mengejar target pembangunan proyek, Kementerian PUPR akhirnya mengebut kontrak pembangunan infrastruktur, meskipun lahan belum bebas sepenuhnya.
"Kita itu tidak punya tanah hari ini, kalau nunggu semua tidak punya stok tanah, sedangkan infrastruktur harus dibangun, toh UU Pertaanahan sudah memberikan kepastian, selama uangnya ada tanah itu akan bebas," kata Heryy TZ saat ditemui usai acara Creative Infrastructure Financing Day di Kementerian PUPR, Rabu (13/12/2023).
Menurutnya tanpa langkah demikian, pembangunan infrastruktur terutama jalan tol sulit untuk dilakukan secara masif. Sebab akan proses pembebasan lahan sendiri beririsan dengan instansi pemerintah lain, hingga Pemerintah Daerah setempat.
"Memang kita belum mencadangkan tanah, kita melakukan pengadaan setelah pelelangan atau penetapan lokasi. Tapi kalau harus nunggu itu (pembebasan lahan rampung), ya tidak ada proyek yang dibangun," kata Herry TZ.
"Jadi tetap melakukan pelelangan, pelelangan dilakukan setelah penetapan lokasi, sehingga pengadaan tanah sudah pasti bahwa ini akan kita eksekusi," pungkasnya.
(NIY)
