Agung Bakti Sarasa
IDXChannel - Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengakui bahwa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Provinsi Jabar tinggi.
Kepala Disnakertrans Jabar, Taufik Garsadi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, industri padat karya menjadi sektor yang paling banyak menyumbang kasus PHK di Jabar.
Taufik memaparkan, data tersebut diperoleh dari laporan perselisihan hubungan industrial di kabupaten atau kota, laporan potensi atau rencana PHK dari 25 perusahaan binaan Better Work Indonesia (BWI)-ILO, laporan PHK dari anggota APINDO di 14 kabupaten atau kota, serta BPJS Ketenagakerjaan dan laporan lainnya.
Rinciannya, data dari perselisihan hubungan industri di kabupaten atau kota sebanyak 4.155 orang, data BWI-ILO ada 47.539 orang. Kemudian data sementara Apindo 79.316 orang, lalu data peserta non aktif BPJS Ketenagakerjaan 146.443 orang.
"Data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui Dinas, Apindo, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) jumlahnya bisa lebih besar lagi," ungkap Taufik di Bandung, Selasa (15/11/2022).
