Michelle Natalia
Teten menegaskan, pola sinergi yang dilakukan Pemkab Kulonprogo tersebut sebagai bukti bahwa peritel modern bisa diharmonisasikan dengan koperasi dan UMKM. Selain bisa meningkatkan daya saing, gagasan tersebut juga memberikan brand image baru bagi produk UMKM. ToMiRa dipercaya bisa mendorong perluasan jaringan pasar pada produk lokal.
"Saya kira Tomira bisa menjadi model bagaimana menyelamatkan warung tradisional, UMKM dan koperasi dengan proyek kemitraaan, ini terobosan yang baik sekali," lanjut Teten.
Sementara itu terkait dengan pendampingan UMKM yang mensuplai produknya ke ToMiRa, pemerintah menyiapkan skema pendanaan yang murah yaitu melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Syaratnya UMKM yang menginginkan permodalan harus tergabung dalam sebuah koperasi sebagai takeovernya.
"Kita punya dana bergulir melalui LPDB yang khusus untuk koperasi, saya kira wujud nyata sektor riil, dimana UMKM harus diperkuat melalui dukungan pembiayaan," sambung Teten.
Seperti diketahui inovasi ToMiRa yang dikembangkan Pemkab Kulonprogo, mengacu pada Perda 11/2011 yang berisikan tentang pelarangan setiap pendirian gerai ritel modern atau waralaba dengan jarak kurang dari 1.000 meter dengan pasar tradisional. Di dalam perda juga mewajibkan adanya produk-produk UMKM lokal untuk dipasarkan dan dipajang dalam rak produk minimal 20 persen dari total space yang ada.
