Putra Ramadhani/Kontri
IDXChannel - Mulai hari ini, PT KRL Commuter Line mewajibkan setiap pengguna KRL wajib mengantongi Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Aturan tersebut membuat banyak masyarakat tidak bisa menggunakan KRL.
Berdasarkan pantauan, satu persatu calon penumpang KRL Commuter Line yang hendak masuk ke Stasiun Bogor diperiksa petugas. Calon penumpang harus menunjukan STRP atau keterangan kerja dari tempat mereka bekerja di sektor kritikal atau esensial.
Sedangkan, bagi yang tidak bisa menunjukan identitas tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam stasiun. Alhasil, kondisi itu membuat suasana di Stasiun Bogor nampak lengang jauh apabila dibandingkan dengan awal pekan sebelumnya.
Meski begitu, tak sedikit calon penumpang yang merasa kecewa karena tidak bisa menggunakan KRL. Salah satunya dirasakan oleh Ayu, yang hendak ke stasiun kereta api jarak jauh menuju Yogyakarta.
"Saya mau ke Yogya, kan dari Gambir tapi di sini ga bisa naik karena harus punya surat keterangan kerja itu. Saya memang gak tahu ada aturan itu (STRP), setahu saya surat vaksin atau antigen aja. Ya jadi naik bus aja ini," kata Ayu di lokasi, Senin (12/7/2021).
Sementara itu, VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa pemeriksaan STRP bagi pekerja kritikal dan esesnsial ini diberlakukan di semua stasiun KRL selama masa PPKM Darurat.
"Kami lakukan pemeriksaan surat-surat sesuai dengan surat edaran dari Kemenhub Nomor 50 dimana pengguna jasa Commuter Line harus bisa menunjukan salah satu STRP atau surat keterangan dari tempat bekerja mereka dari perusahan, instansi atau Pemda setempat mulai hari ini," ucap Anne.
Pemeriksaan tersebur dilakukan di semua stasiun selama jam operasional KRL Commuter Line. Dari hasil pemantauan sementara sampai pukul 07.00 WIB tadi, jumlah penumpang KRL hanya 23.000 yang berarti jauh menurun dibanding pekan sebelumnya.
"Artinya memang penurunannya hampir 50 persen. Dibandingkan PPKM sebelumnya jauh lebih menurun lagi. Jadi kita lihat tujuannya memang mengurangi mobilitas dan mengutamakan mereka yang harus keluar rumah yang diijinkan yakni perusahan yang bergerak di sektor kritikal dan esensial," tutupnya. (RAMA)
