Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Di tengah momen Lebaran 2022 yang membuat sejumlah harga bahan pokok melonjak, pemerintah justru melontarkan wacana tidak populis berupa rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar, serta harga Liquid Petroleum gas (LPG) dan juga tarif dasar listrik (TDL).
Sedikitnya tiga menteri seolah telah mengkonfirmasi rencana kenaikan tersebut dengan sinyal-sinyal normatif, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tarif dan terkini Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sontak rencana tersebut pun memantik protes dari sejumlah pihak. Bahkan kalangan pengamat ekonomi mengingatkan agar pemerintah tidak 'bermain api' dengan kembali menaikkan harga BBM, setelah sebelumnya juga telah menaikkan harga jual BBM Non Subsidi jenis Pertamax. "Pesan saya cuma satu, jangan naikkan harga BBM!" ujar Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, kepada IDXChannel, Sabtu (23/4/2022).
Menurut Fahmy, rencana kenaikan harga BBM sudah pasti bakal menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lain, bahkan sebelum harga BBM benar-benar dinaikkan. "Bahkan baru wacananya saja, belum benar-benar naik, itu bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan kalau benar-benar dinaikkan, sudah pasti akan menyulut inflasi dan mempuruk daya beli masyarakat," tutur Fahmy.
Jika hal itu sampai benar-benar terjadi, menurut Fahmy, maka akan membawa dampak lanjutan yang semakin luas. Yang paling jelas terlihat adalah jumlah rakyat miskin yang bakal semakin meningkat karena daya belinya melemah seiring dengan harga kebutuhan pokok yang melambung. "Kalau sudah begini, pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak akan menyelesaikan masalah, karena pencairan BLT kan hanya temporer dalam waktu tertentu. Sedangkan kenaikan harga kebutuhan pokok hampir tidak terbatas waktunya," tegas Fahmy. (TSA)
