Michelle Natalia
Sejak tahun 2018, contohnya, pemerintah konsisten menerbitkan instrumen sukuk hijau yang juga diisukan secara global. Penerbitan sukuk hijau global atau green sukuk secara global mencapai USD5 miliar.
Namun, instrumen keuangan tersebut masih berfokus pada investor internasional atau global. Saat ini pemerintah mulai memperkenalkan green sukuk mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan.
"Kita memang kemudian bisa menjadi salah satu negara emerging yang mampu memposisikan dan memanfaatkan kesempatan dengan terus meningkatnya awareness maupun kebutuhan untuk mencari instrumen yang sifatnya care terhadap lingkungan atau green investment,” ujar Sri dalam webinar LIKE IT: Sustain Habit in Investing, Invest in Sustainable Instruments di Jakarta, Jumat(12/8/2022).
Lebih lanjut, dia mengatakan Indonesia mendapatkan recognition sebagai negara yang mampu memiliki transaksi sukuk USD global terbesar dan juga sukuk green USD yang terbesar. Tenor dari sukuk itu mencapai 10 tahun, namun pemerintah tidak hanya berfokus pada investor global, pemerintah juga memulai menerbitkan sukuk hijau yang retail domestik, terutama bagi para investor individual di Indonesia.
Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan penetrasi yang semakin dalam dan luas bagi para investor di Indonesia, terutama di level retail. Itu sejalan dengan program pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Berdasarkan survei, tahun 2021 inklusi keuangan di Indonesia adalah pada level 83,6%, ini naik 2,2% dari tahun 2020. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, indikator inklusi keuangan kita mencapai 90%. Dan untuk itu, pemerintah menggunakan instrumen-instrumen fiskal untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan.
"Mereka yang tadinya tidak memiliki bank account (rekening bank), atau bahkan tidak mengenal lembaga keuangan, mereka menjadi mengenal dan bahkan memiliki rekening. Itu yang dilakukan pemerintah melalui program-program seperti pemberian pembiayaan Ultra Mikro, pinjaman pada level di bawah Rp5 juta, Rp2,5 juta sampai Rp10 juta dengan biaya investasi dari pemerintah dalam bentuk dana bergulir dan suku bunga yang disubsidi," terang Sri.
Pemerintah juga terus mengekspansi Kredit Usaha Rakyat (KUR), masyarakat usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki peranan sangat penting, 63 juta pelaku dan menciptakan lapangan kerja lebih dari 90% di Indonesia mereka diberikan akses modal dan mampu untuk bertransformasi dari yang tadinya unbankable menjadi bankable.
Dia mengatakan, ini adalah upaya pemerintah menggunakan instrumen fiskalnya untuk menciptakan inklusi keuangan yang makin luas dan merata. Ini menjadi salah satu indikator penting, dan juga merupakan hal yang mampu meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia.
"Kami bersama institusi yang lain juga terus mencoba untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital di dalam inklusi keuangan. Selain tadi dalam penyaluran berbagai program pemerintah, bansos, PKH, sembako maupun di dalam pemberian dan pembayaran pajak penerimaan negara, kita sekarang banyak menggunakan teknologi digital, selain lembaga keuangan, bank juga menggunakan financial technology (fintech)," ujar Sri.
(FRI)
