"Jadi secara tidak langsung KKP melalui BKIPM mensupport para pengusaha perikanan itu setiap bulan di bulan Oktober Rp3,6 miliar, dan di bulan November Rp3,2 miliar," tambahnya.
Menurutnya kebijakan ini sebagai gambaran dari KKP mensupport pergerakan lalu lintas perikanan untuk mendorong penguatan UMKM lokal khususnya industri perikanan di Indonesia.
"PNBP kita sampai dengan 11 Desember 2021 sebesar Rp67,06 miliar dari target Rp74,4 miliar. Kebijakan relaksasi penerapan Rp0 untuk lalulintas barang domestik mendorong bergeliatnya usaha sektor hulu," kata Rina.
Sedangkan dari sisi pelayanan, Rina menegaskan jajarannya melakukan transformasi digital untuk mendukung kinerja sekaligus memudahkan pelayanan publik.
Inovasi yang dihasilkan di antaranya pelayanan online di 46 UPT dan 273 wilayah kerja melalui sistem informasi terpadu karantina online (Sisterkaroline). Inovasi lain yakni sertifikasi HACCP online (Honest) bagi UPI yang akan melakukan ekspor, serta sertifikasi IKI/CKIB online bagi UUPI yang akan melakukan ekspor.