China Membayangi
Sementara Eropa mendesak tanggapan yang lebih keras terhadap Rusia, ada raksasa global lain yang membayangi KTT tersebut.
Klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan telah mendakwanya terhadap beberapa negara tetangga dan memicu kekhawatiran di Eropa atas arus perdagangan melalui jalan raya global utama.
Tetapi China tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi ASEAN dan banyak orang di kawasan ini waspada untuk menjauhkan diri dari tetangga raksasa mereka.
UE ingin mempromosikan dirinya sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk ekonomi dinamis Asia Tenggara di tengah meningkatnya persaingan antara Beijing dan Washington.
UE dan ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga satu sama lain dan Eropa melihat kawasan ini sebagai sumber utama bahan baku dan ingin meningkatkan akses ke pasarnya yang berkembang pesat.
Negara-negara Uni Eropa mendorong untuk mendiversifikasi rantai pasokan utama dari China karena perang di Ukraina telah menyoroti kerentanan Eropa.
UE akan mengungkap investasi yang bisa bernilai 10 miliar euro (US$ 10,6 miliar) untuk kawasan itu di bawah strategi Global Gateway yang dirancang sebagai penyeimbang terhadap kekuatan besar China.
Keheboha Hukum Sex UE
ASEAN dan UE menangguhkan dorongan mereka untuk kesepakatan perdagangan bersama lebih dari satu dekade lalu dan Brussels telah berfokus pada kesepakatan yang mencolok dengan masing-masing anggota.
Sejauh ini kesepakatan dengan Vietnam dan Singapura sudah ada, tetapi blok itu ingin membuat kemajuan dengan ekonomi terbesar ASEAN Indonesia dan untuk melanjutkan pembicaraan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Krisis di Myanmar anggota ASEAN juga akan terjadi karena tetangga regionalnya telah berjuang untuk menenangkan pertumpahan darah di negara yang diperintah junta militer itu.
Tetapi Myanmar tidak akan diwakili di KTT karena penguasa militernya tidak diundang.
Salah satu isu yang berisiko mengaburkan diskusi adalah undang-undang baru di Indonesia yang mengkriminalisasi seks di luar nikah yang telah memicu kekhawatiran bagi pengunjung asing ke negara itu.
Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan masalah ini kemungkinan akan diangkat bersama Presiden Indonesia Joko Widodo.
"Saya pikir bahkan dari sudut pandang investasi, ada pertanyaan apakah undang-undang ini akan mendorong orang lebih lanjut untuk berkunjung," katanya.
(DKH)