Rina Anggraeni
Menkeu menuturkan, Jokowi mempunyai harapan sangat tinggi agar LPI bisa bekerja sebagai SWF yang dikelola secara profesional dengan tata kelola yang baik dan menjadi salah satu solusi untuk terus membangun Indonesia tanpa ketergantungan terlalu besar kepada APBN dan BUMN.
"Jadi salah satu tambahan dari sisi instrumen maupun vehicle bagi pemerintah untuk bisa terus menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan sustainibilitas," papar Sri.
Dia menambahkan, keseluruhan proses LPI sudah lengkap. Baik modal awal serta tata kelola yang sudah ditetapkan.
"Peraturan dewan pengawas ini sudah dilengkapi," tutupnya. (TYO)
