AALI
9425
ABBA
288
ABDA
6050
ABMM
2450
ACES
730
ACST
194
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
805
ADMF
8175
ADMG
175
ADRO
3160
AGAR
318
AGII
2200
AGRO
815
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
262
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1540
AKRA
1185
AKSI
270
ALDO
755
ALKA
300
ALMI
296
ALTO
191
Market Watch
Last updated : 2022/08/15 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.36
-0.62%
-3.33
IHSG
7093.28
-0.51%
-36.00
LQ45
1005.79
-0.62%
-6.25
HSI
20040.86
-0.67%
-134.76
N225
28871.78
1.14%
+324.80
NYSE
15794.33
-0.06%
-10.05
Kurs
HKD/IDR 1,877
USD/IDR 14,685
Emas
840,341 / gram

UU IKN Resmi Diteken Jokowi, Indonesia Siap Mulai Peradaban Baru

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Jum'at, 18 Februari 2022 12:04 WIB
Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
UU IKN Resmi Diteken Jokowi, Indonesia Siap Mulai Peradaban Baru. (Foto: MNC Media)
UU IKN Resmi Diteken Jokowi, Indonesia Siap Mulai Peradaban Baru. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dengan demikian, proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur bakal segera dimulai. 

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN menjadi ibu kota negara disebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.

"Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia," ujar Suharso dalam keterangan resminya, Jumat (18/2/2022).

"Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dia menuturkan, Ibu Kota Nusantara sendiri telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.

Suharso menekankan, dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur.

"Masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka," kata Suharso.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadia Wati mengungkapkan, tata kelola pemerintahan IKN dipastikan tidak akan keluar dari konstitusi.

"Tata kelola di IKN ini perlu kerja lincah atau agile, efektif, dan efisien. Walau bentuk pemerintah khusus, harus konstitusional, harus tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap mengadopsi kebutuhan dalam rangka mewujudkan IKN," jelasnya.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata menambahkan, pembangunan IKN akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan Timur.

"Tujuan tersebut ditetapkan untuk menjadikan IKN yang tidak hanya menggambarkan bagaimana masyarakat IKN di masa depan, tetapi juga menjadi refleksi bahwa semua hal, termasuk aspek lingkungan, juga dipertahankan," tukas Rudy. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD