AALI
9475
ABBA
0
ABDA
7050
ABMM
785
ACES
1455
ACST
282
ACST-R
0
ADES
1670
ADHI
1100
ADMF
8175
ADMG
164
ADRO
1170
AGAR
430
AGII
1080
AGRO
1000
AGRO-R
0
AGRS
302
AHAP
74
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
294
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
496
AKRA
3110
AKSI
800
ALDO
840
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
302
Market Watch
Last updated : 2021/04/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
476.24
0.22%
+1.05
IHSG
5994.18
0.02%
+0.94
LQ45
893.96
0.13%
+1.17
HSI
28755.34
0.47%
+133.42
N225
29188.17
2.38%
+679.62
NYSE
0.00
-100%
-15944.61
Kurs
HKD/IDR 1,869
USD/IDR 14,515
Emas
835,643 / gram

Wakil Ketua MUI: Kalau Tidak Penuhi Standar, Siapa yang Akan Beli Beras Rakyat?

ECONOMICS
Ariedwi Satrio/Okezone
Minggu, 21 Maret 2021 15:05 WIB
Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras menuai polemik di dalam negeri.
Wakil Ketua MUI: Kalau Tidak Penuhi Standar, Siapa yang Akan Beli Beras Rakyat? (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras menuai polemik di dalam negeri. Termasuk di antaranya Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas yang akan mengimpor beras dari Thailand.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, pada akhir Maret 2021.

"Mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden? Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?" ungkap Anwar melalui keterangan resminya, Minggu (21/3/2021).

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah tersebut mengaku terkejut ketika adanya wacana impor beras. Sebab sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, memastikan pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya karena berpotensi menghancurkan harga beras petani.

"Apalagi, kalau kita kaitkan dan hubungkan dengan pernyataan presiden yang telah mengimbau seluruh warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing apalagi produk-produk tersebut sudah bisa disuply oleh anak-anak bangsa," bebernya.

Anwar menyatakan bahwa kebijakan impor beras akan menyengsarakan para petani beras. Ia meminta agar para menteri mematuhi instruksi Presiden Jokowi yang meminta untuk lebih menghargai dan cinta terhadap produk lokal.

"Saya betul-betul menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh presiden agar kita membeli produk bangsa kita sendiri karena memang tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi kita adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat," tutur Anwar.

"Bahkan dalam pasal 33 UUD 1945 pemerintah diamanati untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu bagi tegaknya amanat dari konstitusi maka pemerintah harus hadir membela rakyat," sambungnya.

Menurut Anwar, adalah tugas pemerintah jika beras rakyat tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Sebab, tugas pemerintah juga untuk mencerdaskan rakyat agar spesifikasi beras sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

"Dan saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat," tegasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD