AALI
10000
ABBA
226
ABDA
7050
ABMM
850
ACES
1450
ACST
256
ACST-R
0
ADES
1645
ADHI
1060
ADMF
8025
ADMG
161
ADRO
1200
AGAR
420
AGII
1040
AGRO
865
AGRO-R
0
AGRS
510
AHAP
69
AIMS
490
AIMS-W
0
AISA
250
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3170
AKSI
720
ALDO
825
ALKA
236
ALMI
242
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
461.96
-0.19%
-0.89
IHSG
5834.39
0.01%
+0.53
LQ45
868.39
-0.13%
-1.11
HSI
28593.81
1.42%
+399.72
N225
28406.84
2.09%
+582.01
NYSE
16422.96
0.05%
+7.60
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,270
Emas
857,957 / gram

Said Aqil: Tolak Impor Beras!

ECONOMICS
Puteranegara/Okezone
Sabtu, 20 Maret 2021 08:12 WIB
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana Pemerintah Indonesia yang ingin mengimpor beras satu juta ton dari Thailand.
Said Aqil: Tolak Impor Beras!

IDXChannel - Banyak pihak yang mempertanyakan rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras. Apalagi, impor tersebut hanya akan merugikan petani yang sebentar lagi memasuki masa panen raya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana Pemerintah Indonesia yang ingin mengimpor beras satu juta ton dari Thailand. Alasanya, hal itu sangat merugikan petani Indonesia. 

“Saya menolak keras impor ini kesepakAtan impor ini, pertama kebanyakan petani 99 persen warga NU," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dalam TV NU, Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Said Aqil mengungkapkan terkait penolakannya ini, dirinya juga sudah menyampaikan langsung ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga kebetulan merupakan Bendahara PBNU. 

"Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan mencari stok beras akhir 2020 7.38 juta ton sementara produksi dalam negeri 2021 sebesar 17.51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton perkiraan kebutuhan 12.33 juta ton sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus ngapin impor. Ini kebijakan siapa ini?," ujar Said Aqil.

Dengan menemukan data itu, Said Aqil justru mempertanyakan impor beras itu sebenarnya kebijakan siapa. Bahkan, Said Aqil menyebut, rencana itu hanyalah untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu.

"Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepntingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakam untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya saya tahu tolong nasib petani didahuoukan, petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka ini," ucap Said Aqil.

Sebab itu, PBNU meminta agar adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan. Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi Bulog yang dirasakan sampai saat ini belum maksimal.

Menurutnya, dalam regulasi ketahanan pangan, Bulog adalah lembaga yang memiliki tingkat infrastruktus dari pusat hingga ke desa. Tapi, Said Aqil berpandangan belum maksimal kinerja dari Bulog.

"Entah untuk kepentingan siapa sengaja dibonsai kepentingan atau fungsi jelas kepentingan kelompok tertenu. Sekali lagi kesimpulannya saya Ketum PBNU tolak kesepakatan Indonesia dan Thailand untuk impor 1 juta beras putih karena stok kita surplus. Kata petani kalau pemerintah dibuktikan 1 juta ton siap kami buktikan kami punya beras 1 juta ton," tutup Said Aqil. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD