Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis pasar ekspor pertambangan Indonesia semakin terbuka lebar usai diterima sebagai anggota penuh blok ekonomi berkembang, BRICS.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan pasar ekspor dari anggota BRICS, salah satunya di sektor pertambangan.
Artinya, pemerintah bisa membidik pasar Brasil, Rusia, India, China, and Afrika Selatan, yang merupakan anggota BRICS.
“BRICS itu adalah dalam rangka pemanfaatan pasar itu kan untuk pasar ekspor seperti India, China, kan mereka populasinya cukup besar, potensi pasar besar,” ujar Yuliot saat ditemui di gedung Kementerian ESDM, Rabu (8/1/2025).
Usai diumunkan sebagai anggota baru BRICS, Kementerian ESDM langsung mempelajari dampak keekonomian terhadap bidang energi dan pertambangan Indonesia.
“Lagi kita pelajari dampaknya. Pemeritah secara komprehensif sudah memikirkan,” tuturnya.
Dilansir dari AP pada Senin (6/1/2025), masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil, yang saat ini menjadi ketua blok tersebut.
Menurut Kementerian Luar Negeri Brasil, pencalonan Indonesia sebagai anggota penuh didukung para pemimpin BRICS sejak Agustus 2023.
Namun, negara dengan populasi terpadat keempat di dunia itu memilih untuk bergabung secara resmi setelah pembentukan pemerintahan yang baru pada 2024.
“Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata Pemerintah Brasil dalam pernyataannya.
“Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global," tambahnya.
BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada 2009. Kemudian, masuk Afrika Selatan sebagai anggotanya.
Tahun lalu, aliansi tersebut semakin besar dengan masuknya Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum melakukannya.
Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah mengajukan permohonan resmi untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.
Organisasi ini dibentuk sebagai penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari negara-negara maju.
Sebelum keanggotaan Indonesia, blok tersebut mencakup hampir 45 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto global berdasarkan paritas daya beli.
(Febrina Ratna)
