AALI
8475
ABBA
222
ABDA
6050
ABMM
4210
ACES
615
ACST
185
ACST-R
0
ADES
7225
ADHI
745
ADMF
8300
ADMG
165
ADRO
4080
AGAR
306
AGII
2250
AGRO
575
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
101
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1415
AKSI
322
ALDO
680
ALKA
290
ALMI
388
ALTO
174
Market Watch
Last updated : 2022/10/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.54
-0.28%
-1.53
IHSG
7075.39
0.04%
+3.13
LQ45
1011.63
-0.3%
-3.01
HSI
18087.97
5.91%
+1008.46
N225
27120.53
0.48%
+128.32
NYSE
0.00
-100%
-13855.72
Kurs
HKD/IDR 1,933
USD/IDR 15,210
Emas
837,370 / gram

Wapres Minta Pendampingan Perizinan UMKM Terus Digenjot

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Selasa, 16 November 2021 17:07 WIB
Wapres Maruf Amin meminta agar pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus digenjot.
Wapres Minta Pendampingan Perizinan UMKM Terus Digenjot
Wapres Minta Pendampingan Perizinan UMKM Terus Digenjot

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta agar pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus digenjot. Dia mengatakan bahwa pengembangan UMKM melalui pendampingan merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat.

“Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga, kecil dan menengah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM ini,” katanya saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021).

Maruf memberikan beberapa contoh pendampingan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM.

“Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam bentuk pelatihan peningkatan kualitas desain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis,” ujarnya.

Tidak hanya itu Maruf juga menekankan pentingnya pendampingan dalam mengakses perizinan usaha.

“Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha. Saya mendengar, Pemerintah Provinsi NAD sudah menerapkan Online Single Submission (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” tuturnya.

Pada kesempatan itu dia meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat berbagi pengalaman inovasi pelayanan publik. Termasuk di dalamnya kendala-kendala yang dihadapi,

“Khususnya saya juga ingin mendengar perkembangan dan hambatannya dalam mempercepat penerapan OSS dan pendirian MPP di kabupaten/kota lainnya,” pungkasnya. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD