AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19730.90
-0.96%
-191.55
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
15734.11
-0.71%
-112.68
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Wapres Ungkap Strategi Kendalikan Harga Hewan Kurban dan Bebas PMK

ECONOMICS
Binti Mufarida
Selasa, 28 Juni 2022 15:54 WIB
Mendekati Hari Raya Idul Adha pemerintah akan menjaga agar harga hewan kurban terkendali dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Wapres Ungkap Strategi Kendalikan Harga Hewan Kurban dan Bebas PMK (FOTO: MNC Media)
Wapres Ungkap Strategi Kendalikan Harga Hewan Kurban dan Bebas PMK (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Mendekati Hari Raya Idul Adha pemerintah akan menjaga agar harga hewan kurban terkendali dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, pemerintah juga akan menjaga kecukupan stok daging kurban dengan mendatangkan dari daerah-daerah yang tidak terkena wabah PMK.

"Pemerintah membantu agar kurban-kurban yang memang kekurangan itu bisa cukup dan mengendalikan harganya," ucap Wapres di Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022).

"Maka tentu dari daerah-daerah yang tidak terkena PMK didatangkan pemerintah membantu untuk supaya di tempat-tempat yang kekurangan bisa cukup," katanya.

Wapres pun menegaskan pihak MUI pun sudah mengeluarkan fatwa mengenai panduan pelaksanaan ibadah kurban di tengah wabah PMK, salah satunya, dengan memperbolehkan hewan yang terkena PMK bergejala klinis ringan sebagai daging kurban.

"Kalau yang kurban itu kalau yang ringan menurut fatwa MUI masih bisa, yang sudah tidak bisa dipakai yang tidak dibolehkan jadi kurban," jelas Wapres.

Sementara itu, Wapres memastikan bahwa pemerintah telah melakukan vaksinasi dan memberikan ganti rugi kepada peternak yang terdampak.

"Pemerintah akan melakukan langkah-langkah selain vaksinasi juga memberikan ganti rugi kepada binatang yang mati supaya tidak banyak kerugian," tutup Wapres. (RRD)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD