AALI
9775
ABBA
228
ABDA
0
ABMM
755
ACES
1470
ACST
286
ACST-R
0
ADES
1695
ADHI
1170
ADMF
8125
ADMG
172
ADRO
1200
AGAR
428
AGII
1115
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
456
AHAP
73
AIMS
448
AIMS-W
0
AISA
280
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3330
AKSI
0
ALDO
885
ALKA
234
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/05/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
473.29
-0.07%
-0.34
IHSG
5969.53
-0.11%
-6.38
LQ45
890.01
-0.05%
-0.40
HSI
28515.76
0.34%
+97.78
N225
29391.19
2.01%
+578.56
NYSE
16348.41
0.36%
+59.14
Kurs
HKD/IDR 1,856
USD/IDR 14,435
Emas
829,817 / gram

Waskita Beton Digugat Pailit

ECONOMICS
Tia Komalasari/IDXChannel
Selasa, 06 April 2021 20:12 WIB
Anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) itu digugat oleh PT Hartono Naga persada.
Anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) itu digugat oleh PT Hartono Naga persada. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - PT. Waskita Beton Precast, Tbk digugat pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) itu digugat oleh PT Hartono Naga persada.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan teregistrasi 31 Maret 2021 dengan nomor perkara 151/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. terdapat tujuh perkara yang diminta pemohon.

Pertama yaitu menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan PKPU Sementara yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Termohon PKPU PT. WASKITA BETON PRECAST, Tbk, yang berdomisili di Gedung Teraskita Lt. 3-3A Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Jakarta Timur 13340, Indonesia, berada dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya.

Ketiga, menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU Termohon. Keempat menunjuk dan mengangkat pengurus.

Kelima, menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima hari) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara a-quo diucapkan.

Keenam, memerintahkan Pengurus untuk memanggil termohon PKPU dan Kreditor lainnya yang tercatat untuk hadir pada sidang sebagaimana dimaksud pada butir 5 Petitum ini.

Ketujuhm menghukum termohon KPPU untuk membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini. Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, Pemohon PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD