AALI
9400
ABBA
276
ABDA
0
ABMM
2490
ACES
720
ACST
170
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
745
ADMF
8150
ADMG
173
ADRO
3140
AGAR
314
AGII
2340
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
117
AHAP
83
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
1575
AKRA
1195
AKSI
268
ALDO
775
ALKA
288
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
532.40
-0.87%
-4.70
IHSG
7052.80
-0.71%
-50.08
LQ45
1000.47
-0.82%
-8.24
HSI
19496.09
-2.54%
-507.35
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
15264.79
-0.27%
-41.01
Kurs
HKD/IDR 1,894
USD/IDR 14,872
Emas
855,441 / gram

Zulhas Bantah Ada Mafia Minyak Goreng, Petani Sawit Buka Suara

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Selasa, 21 Juni 2022 14:54 WIB
Petani sawit buka suara soal bantahan Mendag Zulkifli Hasan soal mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng.
Zulhas Bantah Ada Mafia Minyak Goreng, Petani Sawit Buka Suara (Dok.MNC)
Zulhas Bantah Ada Mafia Minyak Goreng, Petani Sawit Buka Suara (Dok.MNC)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut tidak ada mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng beberapa waktu lalu melambung tinggi. 

Katanya, harga monyak goreng yang tinggi itu karena keterlambatan dalam mengantisipasi penjualan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dijual berlebihan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai, seharusnya Mendag perlu mendukung Kejaksaan Agung untuk membersihkan bisnis kotor yang dilakukan mafia di industri sawit maupun minyak goreng (migor).

"Apa yang dikatakan Mendag justru dipandang menutup-nutupi persoalan besar mafia migor yang merugikan masyarakat banyak," ungkapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6/2022).

Selain itu, menurut Darto, perrnyataan Mendag kontraproduktif dengan kebijakan yang tegas dari Presiden Jokowi.

Pada saat itu Presiden mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara ekspor Crude Palm Oil/CPO dan bahan baku migor untuk merespon ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri dan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar melalui ekspor CPO keluar negeri di saat harga pasar internasional tinggi.

"Di sini letak persoalannya, dan sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini," ucapnya.
Sambung Darto, industri sawit ini kental dengan monopoli hanya oleh beberapa konglomerat sawit besar selaku trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia. 

Menurutnya hal itu bisa dilihat pasca penangkapan mafia migor, kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan, tetapi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan.  

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD