Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Skenario perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat telah menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku pasar modal. Apalagi, menteri keuangan memprediksi pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional jika kebijakan itu dilakukan selaam enam pekan lagi.
Menurut Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, Mino, langkah tersebut memang harus diambil jika penambahan kasus terus meninggi. Meski nantinya bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.
"Mungkin kita harus berkorban dalam jangka pendek untuk kebaikan jangka Panjang. Walaupun memang dari sisi ekonomi dampaknya tentu sangat negatif," ujar Miko dalam Market Opening IDX Channel, Rabu (14/7/2021).
Wacana ini tidak hanya berdampak bagi ekonomi nasional, tapi juga pasar modal. Hal ini terlihat penurunan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan yang sore Selasa (13/7/2021) kemarin.
"Kalau untuk kemarin memang pergerakannya cukup signifikan ya, kalau saya pantau memang kelihatan sekali market cukup khawatir. Sejauh ini pergerakan indeks kita memang paling jelek, di sekitar 5.980," sambung Miko.
Meski demikian, ada beberapa sektor yang bisa dicermati investor meski pemerintah masih memberlakukan PPKM Darurat ini. Pertama sektor yang berhubungan dengan komoditas, kemudian sektor yang diuntungkan dengan adanya kebijakan WFH, misalnya infrastruktur dan telekomunikasi.
"Memang di market fenomenanya cukup menarik ya, harga komoditasnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Seperti saya ambil contoh batu bara year to date sudah naik 79%, kemudian timah 62%, minyak mentah 55% tapi harga sahamnya cenderung tertekan," jelas dia.
Selain itu, Miko merekomendasikan sektor-sektor yang menguntungkan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan Work From Home (WFH). Salah satunya adalah telekomunikasi, di mana para pekerja bisa melakukan pekerjaannya dengan layanan dari sektor tersebut.
"Dengan adanya kebijakan WFH cukup diuntungkan. Seperti tahun lalu, konsumsi data dari sektor telekomunikasi meningkat cukup signifikan, bahkan sampai 46%. Tentunya itu bisa menjadi tolak ukur kira-kira dampak kebijakan PPKM darurat ini ke sektor komunikasi itu akan seberapa besar,” tutup Miko. (TYO)
