Ari Sandita
Menurutnya, terdapat satu langkah lagi yang disiapkan untuk bursa adalah demutualisasi bursa. Jadi, dengan langkah-langkah tersebut, ketahanan ekonomi perlu dijaga secara makro, namun di pasar modal juga harus dijaga dan dicegah jangan sampai terjadi goreng-menggoreng saham ataupun melakukan tindakan melanggar peraturan.
Maka itu, dia menegaskan, peran Korps Kejaksaan menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman instrumen keuangan serta penegakan hukum yang sangat relevan dengan dinamika pasar. Sinergi OJK, BEI, dan PPATK harus dilakukan untuk membangun sistem, Early Warning System, terutama untuk penanganan perkara secara terpadu.
"Kemudian mendorong penegakan hukum terhadap praktik manipulasi saham ataupun goreng-menggoreng saham, insider trading agar berjalan secara konsisten, berintegritas. Kemudian penguatan penelusuran serta penyitaan aset tindak pidana pencucian uang agar memutus mata rantai yang mencari keuntungan secara ilegal," katanya.
Dia menambahkan, diperhatikan dalam penegakan hukum yang terukur, penanganan kasus yang melibatkan sektor pasar modal perlu dilakukan secara tegas. Namun, juga mempertimbangkan dari segi market confidence dan market trust.
"Kolaborasi erat antara kebijakan ekonomi yang tepat dan tata kelola yang baik dan penegakan hukum akan menjadi fondasi bagi menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia," katanya.
(Dhera Arizona)
