Ari Sandita
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan, Korps Adhyaksa atau Kejaksaan memiliki peran dalam mencegah praktik manipulasi saham atau goreng-menggoreng saham. Maka itu, kolaborasi antarinstansi diperlukan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
"Di pasar modal kita harus menjaga dan mencegah jangan sampai terjadi goreng-menggoreng saham ataupun melakukan tindakan melanggar peraturan. Tentu peran Korps Jaksa ini menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman instrumen keuangan serta penegakan hukum yang sangat relevan dengan dinamika pasar," ujar Menteri Airlangga dalam sambutannya dalam HUT Persaja ke 75 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Airlangga awalnya menerangkan tentang komitmen pemerintah dalam mempercepat target pembangunan. Lalu, kata dia, MSCI merespons positif terhadap langkah reformasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu kebijakan free float yang dinaikan dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
"Penguatan transparansi ultimate beneficial owner yang disclose di atas 1 persen, kemudian peningkatan batas investasi, di mana saham-saham LQ45 dari semula 8 persen menjadi 20 persen, terutama untuk dana pensiun dan dana perusahaan asuransi," kata dia.
"Juga dicermati keputusan yang diterapkan Market Accessibility Review, di mana kita punya ruang sekaligus punya tanggung jawab meyakinkan pasar global bahwa arah reformasi kita konsisten terukur dan berkelanjutan," ujar Airlangga.
Menurutnya, terdapat satu langkah lagi yang disiapkan untuk bursa adalah demutualisasi bursa. Jadi, dengan langkah-langkah tersebut, ketahanan ekonomi perlu dijaga secara makro, namun di pasar modal juga harus dijaga dan dicegah jangan sampai terjadi goreng-menggoreng saham ataupun melakukan tindakan melanggar peraturan.
Maka itu, dia menegaskan, peran Korps Kejaksaan menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman instrumen keuangan serta penegakan hukum yang sangat relevan dengan dinamika pasar. Sinergi OJK, BEI, dan PPATK harus dilakukan untuk membangun sistem, Early Warning System, terutama untuk penanganan perkara secara terpadu.
"Kemudian mendorong penegakan hukum terhadap praktik manipulasi saham ataupun goreng-menggoreng saham, insider trading agar berjalan secara konsisten, berintegritas. Kemudian penguatan penelusuran serta penyitaan aset tindak pidana pencucian uang agar memutus mata rantai yang mencari keuntungan secara ilegal," katanya.
Dia menambahkan, diperhatikan dalam penegakan hukum yang terukur, penanganan kasus yang melibatkan sektor pasar modal perlu dilakukan secara tegas. Namun, juga mempertimbangkan dari segi market confidence dan market trust.
"Kolaborasi erat antara kebijakan ekonomi yang tepat dan tata kelola yang baik dan penegakan hukum akan menjadi fondasi bagi menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia," katanya.
(Dhera Arizona)
