sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Begini Hitungan-hitungan Pemerintah sebelum Suntik Mati PLTU Suralaya

Market news editor Suparjo Ramalan
14/08/2024 21:35 WIB
Kemenko Marves saat ini tengah melakukan hitung-hitungan sebelum PLTU Suralaya disuntik mati.
Begini Hitungan-hitungan Pemerintah sebelum Suntik Mati PLTU Suralaya. (Foto Aldhi Chandra/MPI)
Begini Hitungan-hitungan Pemerintah sebelum Suntik Mati PLTU Suralaya. (Foto Aldhi Chandra/MPI)

IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan, sejumlah PLTU sudah berusia tua dan harus ditutup operasionalnya, salah satunya PLTU Suralaya. Pemerintah saat ini tengah melakukan hitung-hitungan sebelum pembangkit disuntik mati.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, sebelum disuntik mati, pemerintah akan melakukan perhitungan detail. Seperti nilai buku, biaya listrik agar lebih terjangkau, hingga alternatif pengganti pembangkit energi listrik tersebut.

“Kita lagi lihat ya, kemungkinannya karena memang ada beberapa PLTU usianya memang cukup tua ya, tapi kita hitung dulu ya semuanya, hitungan pasti nilai bukunya, lalu kalau ini hilang listriknya mau diganti dari mana, biayanya seperti apa, nanti itu hal-hal teknis seperti itu yang kita memastikan supaya biayanya tetap terjangkau,” ujar Rachmat saat ditemui di sela-sela gelaran IDX Channel ESG Conference 2024, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Lantaran masih dalam perhitungan, Rachmat belum dapat mengonfirmasi waktu penutupan PLTU Suralaya. Dia meminta masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah agar mengkaji keseluruhan dampak dan alternatif yang akan diambil ke depannya.

“Ya nanti kita hitung dulu ya. Tapi kita juga bisa lebih ramah lingkungan, jadi kasih kita waktu dulu ya,” kata dia.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan segera menyuntik mati PLTU Suralaya. Hal ini guna memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Awalnya Luhut mengungkapkan, air quality index atau indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) tercatat hanya di level 6. Namun di Jakarta, sudah mencapai rentang 150-200.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Apalagi pemerintah telah menghabiskan dana Rp30 triliun untuk membayar jaminan kesehatan masyarakat lewat BPJS.

"Jadi kita bahas kemarin, kita akan bawa ke rapat bahwa Suralaya, kita harus menutup yang satu ini. Jika kita menutup Suralaya, saya pikir bagian dari transisi energi yang adil, ini juga bisa mengurangi mungkin 50 atau 60 poin indeks kualitas udara di Jakarta," ujarnya.

Luhut menekankan penghentian PLTU Suralaya ini harus usianya yang sudah sangat tua yaitu lebih dari 40 tahun. "PLTU itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya. Dan sudah lebih 40 tahun ya," kata dia.

(Dhera Arizona)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement