Fahmi Abidin
Atas perbuatannya tersebut, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
KPK menduga 4 perusahaan subkontraktor tersebut mendapat pekerjaan fiktif dari sebagian paket pada 14 proyek di bawah ini: 1. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, 2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, 3. Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara, 4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, 5. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, 6. Proyek PLTA Genyem, Papua, 7. Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cljago) Seksi 1, Jawa Barat.
Selain itu terdapat proyek ke-8. Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta, 9. Proyek Fly Over Merak- Balaraja, Banten, 10. Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, 11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (ORR) seksi W 1, Jakarta, 12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, 13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, 14. Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur (*)
