Fahmi Abidin
IDXChannel - Presiden sejatinya telah mencanangkan destinasi Pariwisata Prioritas yakni penetapan 10 destinasi prioritas.
Hal tersebut merupakan amanat Presiden, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016.
Program 10 Bali Baru merupakan program pemerintah untuk mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas untuk mendongkrak pemerataan pariwisata Indonesia.
Saat ini, mungkin hanya Bali yang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan mancanegara. IDX Channel merasa perlu untuk terus mengingatkan, bahwa potensi yang sangat menjanjikan itu harus mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar.
Di penghujung 2019 kemarin, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan lima destinasi pariwisata prioritas. Diantaranya adalah Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang dan Mandalika.
Kelimanya dianggap mempunyai potensi yang sangat besar, dan harus mendapatkan perhatian serius, Dengan adanya lima destinasi pariwisata prioritas, diharapkan sebaran wisatawan tidak hanya terpusat di Bali saja, tapi juga berkembang ke destinasi yang lain.
Untuk pengembangan lima destinasi super prioritas pada 2020, investasi dan pembiayaan menjadi instrumen yang sangat penting untuk dbicarakan. Kenapa hal ini penting? Karena kebutuhan investasi bidang pariwisata sampai tahun 2024, diperkirakan mencapai 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, dan amenitas pariwisata lainnya.
Lintas kementerian telah menyiapkan anggaran jumbo, dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas ini.
Di 2020 ini misalnya, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun, Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,95 triliun, sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, mendapatkan anggaran sebesar Rp 5,27 triliun.
Jika ditotal, setidaknya lebih dari Rp 10 triliun anggaran disiapkan untuk pengembangan destinasi wisata.
Dalam kunjungannya ke destinasi pariwisata prioritas, presiden Joko Widodo mendorong agar dibuatkan UKM Center di sejumlah tempat wisata prioritas. Selama ini, banyak UMKM yang tidak bisa survive, karna terbentur persoalan permodalan.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) selama ini telah banyak mengeluarkan bantuan pembiayaan ke para UMKM yang ada di destinas pariwisata prioritas. Bahkan PT PNM juga pernah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk membantu UMKM di sektor pariwisata yang membutuhkan pembiayaan.
Tidak hanya itu, PT PLN juga turut memberikan kontribusi positif, dalam pengembangan program pemerintah memajukan sektor pariwisata. Untuk mendukung destinasi wisata prioritas, salah satu infrastruktur yang sangat penting adalah ketersediaan listrik.
Untuk mendukung elektrifikasi tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan infrastruktur listrik di destinasi wisata prioritas. PLN pun pernah menandatangani sejumlah perjanjian. Salah satunya dengan kementerian pariwisata, dimana PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik total sebesar 241.000 kVA, di sejumlah destinasi pariwisata.
Dengan mendukung kebutuhan listrik pariwisata prioritas, perekonomian di daerah tersebut dapat tumbuh lebih cepat. Pada akhirnya, sektor pariwisata diharapkan bisa menjadi penopang peningkatan jumlah wisatawan baik asing maupun lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
