OJK Ingin Kominfo Blokir Aplikasi Penjualan dan Promosi Efek Luar Negeri

IDXChannel - Maraknya aplikasi yang menjual dan mempromosikan efek luar negeri di Indonesia menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya produk yang dijual tidak memberikan perlindungan kepada konsumen yang membelinya. Untuk itu, OJK meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi tersebut.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Djustini Septiana mengatakan saat ini promosi terkait efek luar negeri juga dilakukan melalui platform aplikasi resmi, yang juga menjual produk legal seperti saham maupun Reksadana.

Baca Juga:

Anggota DK Fokus Penguatan Komisioner OJK 2022-2027

Namun dalam praktiknya, OJK menemukan salah satu platform aplikasi untuk melakukan aktivitas investasi yang juga menjual produk efek luar negeri ilegal. Tini mengatakan kedepan bakal bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BI untuk melakukan tindakan terhadap platform yang masih menjual produk efek luar negeri.

"Kita tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas kejahatan, yang paling penting kita bekerjasama dengan Kominfo karena perizinan platform ada disana, dari sisi Kominfo sendiri bisa langsung memblokir," kata Tini dalam IDXChanel, Jumat (22/7/2022).

Baca Juga:

OJK Bakal Punya Otoritas Awasi hingga Bubarkan Koperasi

"Kedua kita bekerjasama dengan BI untuk memeriksa aliran dana, ini menjadi penting ditelusuri apakah ini dimanfaatkan untuk transaksi ilegal," sambungnya 

Adapun produk investasi asing yang dilarang iklan dan pemasarannya oleh OJK adalah efek yang diterbitkan oleh entitas luar negeri seperti aset kripto dan emas digital.

Baca Juga:

Dilarang OJK, Pelaku Usaha Masih Pasarkan Produk Efek Luar Negeri

"Jadi emas, dan kripto bukan bagian dari efek, otomatis turunannya pun di pasar modal masih dilarang saat ini," kata Tini.

Menurutnya terdapat himbauan larang untuk membeli produk tersebut dikarenakan tingkat literasi terkait produk-produk efek masih rendah. Sehingga penting untuk meningkatan literasi masyarakat sehingga tidak mengalami kerugian akibat melakukan transaksi produk tersebut.

"Para calon investor juga boleh menghubungi OJK di 157 untuk bertanya produk ini legal tau tidak, Dan kita juga secara berkala mengeluarkan daftar-daftar produk yang dilarang," tutupnya. (RRD)