Cahya Puteri Abdi Rabbi
Selain itu, penerapan pajak karbon yang dianggap sangat penting karena dapat mendukung keseluruhan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia. OJK juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam waktu dekat diharapkan sistem di Kementerian ESDM dengan Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dapat segera terwujud,” tutur Inarno.
Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Desember 2023, tercatat 46 pengguna jasa di bursa karbon yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 494.254 tCO2e (setara ton CO2) dan akumulasi nilai sebesar Rp30,91 miliar.
Secara rinci, sebesar 30,38% di pasar reguler atau senilai Rp9,39 miliar, sebesar 9,83% di pasar negosiasi atau senilai Rp3,04 miliar, dan 59,79% di pasar lelang atau senilai Rp18,48 miliar. (FRI)
