Febrina Ratna
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/9/2023).
Hal itu menandakan era baru pada pasar modal Indonesia. Jokowi pun menyebut hadirnya Bursa Karbon sebagai kontribusi nyata Indonesia dalam melawan perubahan iklim.
“Di mana hasil dari perdagangan ini akan reinvestasi kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," tutur Jokowi kala itu.
(Jokowi dalam peluncuran Bursa Karbon. Foto: Biro Pers Setpres)
Bursa karbon berada di bawah naungan OJK dengan BEI sebagai penyelenggara Bursa Karbon. Dua produk unit karbon yang diperdagangkan adalah Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
Sejauh ini, baru ada dua proyek unit karbon berjenis SPE-GRK, yaitu proyek Lahendong Unit 5 dan 6 dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), serta proyek PLN melalui PT PJB UP Muara Karang.
Menurut Jokowi, ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasikan, lanjutnya, potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih.
"Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau," ujarnya.
Berdasarkan data BEI per 28 Desember 2023, terdapat 1,75 juta ton setara C02 yang didaftarkan dalam karbon kredit di Bursa Karbon. Adapun, total volume perdagangan di Bursa Karbon mencapai 494.254 ton CO2 dengan nilai perdagangan mencapai Rp30,91 miliar.
