Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons positif masukan dari lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), terkait evaluasi saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, MSCI masih menunjukkan minat untuk mempertahankan saham-saham emiten Indonesia dalam indeks global. Hal tersebut mencerminkan bahwa pasar modal domestik tetap dinilai memiliki potensi dan layak investasi bagi investor internasional.
“Kami menerima penjelasan dari MSCI sebagai masukan yang baik, karena pada dasarnya mereka tetap ingin memasukkan saham-saham emiten Indonesia dalam indeks global,” ujar Mahendra dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/1/2026).
Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tersebut, OJK mengungkapkan tiga langkah strategis untuk mereformasi pasar modal Indonesia. Langkah pertama adalah menindaklanjuti proposal penyesuaian yang telah disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), khususnya terkait metode perhitungan free float.
Dalam proposal tersebut, kepemilikan saham oleh investor kategori korporasi (corporate) dan kategori lainnya (others) dikecualikan dari perhitungan free float. Selain itu, dilakukan publikasi data kepemilikan saham di atas dan di bawah 5 persen untuk setiap kategori kepemilikan. Saat ini, proposal tersebut masih dalam tahap kajian oleh MSCI.
“Apapun respons MSCI, kami akan memastikan bahwa penyesuaian lanjutan, jika diperlukan, akan dilaksanakan hingga final sehingga dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan,” kata Mahendra.
Langkah kedua, OJK berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait peningkatan keterbukaan informasi atas kepemilikan saham di bawah 5 persen. Informasi tersebut mencakup klasifikasi kategori investor serta struktur kepemilikan saham yang akan disusun mengacu pada praktik terbaik internasional.
“Kami berkomitmen melaksanakannya sesuai dengan best practice internasional. Ini merupakan permintaan tambahan dan akan kami penuhi secara menyeluruh,” ujarnya.
Langkah ketiga, Self Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari BEI, KSEI, dan KPEI akan segera menerbitkan ketentuan mengenai batas minimal free float sebesar 15 persen. Emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan kebijakan keluar (exit policy) melalui mekanisme pengawasan yang ketat.
Selain itu, OJK juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait demutualisasi bursa yang ditargetkan terbit pada kuartal I 2026. Kebijakan demutualisasi dinilai menjadi bagian penting dari reformasi struktural pasar modal guna memperkuat tata kelola serta meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan bursa.
Mahendra menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global. OJK juga memastikan akan mengawal langsung proses reformasi agar berjalan efektif, tepat waktu, serta selaras dengan standar internasional.
“Kami fokus pada reformasi dan perbaikan secara menyeluruh agar dapat berjalan cepat, tepat, dan efektif. Untuk memastikan hal tersebut, mulai besok kami akan berkantor di sini,” tutup Mahendra.
(Shifa Nurhaliza Putri)
