Tangguh Yudha
IDXChannel - Pemerintah menyatakan, kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor tunggal tidak akan menambah beban mata rantai perdagangan komoditas strategis. Dengan demikian, kegiatan ekspor melalui DSI tidak akan menambah beban bagi eksportir yang selama ini berbisnis dengan benar.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan, DSI yang berperan sebagai entitas tunggal ekspor komoditas batu bara, CPO, dan paduan besi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, DSI juga diberikan tugas untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) agar lebih transparan dan akuntabel.
"Dengan adanya DSI, ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbas, tidak akan ada perubahan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini, bukan DSI diminta cari untung dari situ," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Sudaryono menjelaskan, dengan hadirnya DSI, pemerintah ingin meminimalisir potensi kerugian negara dari praktik-praktik perdagangan ekspor yang dinilai merugikan penerimaan negara, seperti under-invoicing dan transfer pricing.
Dia menilai praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing selama ini diduga dilakukan oleh oknum tertentu dalam perdagangan ekspor SDA. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitas ekspor berjalan lebih tertib dan adil.
"Kita jadi objective-nya (tujuannya) itu bukan untuk mencari untung di DSI, bukan, tapi objective-nya adalah menertibkan, (jadi) yang tertib jalan terus. Nah yang belum tertib ditertibkan kan praktik-praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing, itu kemudian bisa kita berantas sehingga semua dikelola dengan tertib," tuturnya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengibaratkan DSI sebagai pipa transparan yang memungkinkan pemerintah memantau harga ekspor SDA secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Anggaplah ini semacam pipa transparan gitu, jadi kita ingin melihat transparansi disitu disesuaikan dengan harganya pakai AI, pakai apa gitu, supaya sekali lagi objective atau tujuan dari pemerintah bukan nambahin rente kemudian mengambil untung di situ, bukan," kata Sudaryanto.
(Rahmat Fiansyah)
