Rohman Wibowo
IDXChannel - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan sentralisasi ekspor yang fokus membenahi hilir tersebut dinilai merugikan para petani sawit, terutama petani swadaya.
Kepada Departemen Advokasi SPKS, Marselinus Andry menyebut, perbaikan tata kelola sawit seharusnya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam industri sawit, baik dari hulu maupun hilir. Dia menilai, rencana ekspor satu pintu langsung membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit anjlok, mencerminkan lemahnya posisi tawar petani.
Marselinus mengatakan, selama ini posisi tawar petani dalam industri sangat lemah, sehingga menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari setiap perubahan kebijakan perdagangan sawit nasional. Beberapa isu tersebut terkait dengan ketergantungan yang tinggi terhadap rantai pasok, produktivitas yang rendah, serta tingginya kerentanan terhadap fluktuasi harga TBS.
"SPKS menilai bahwa perbaikan tata kelola sawit seharusnya dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, bukan hanya berfokus pada pengendalian perdagangan ekspor. Kehadiran PT. Danantara Sumber Daya Indonesia saat ini menyebabkan petani sangat mudah terdampak karena rantai pasok yang panjang dan ketergantungan pada Industri sawit," ujar Marselinus dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Sejak DSI diumumkan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, harga TBS di berbagai daerah langsung turun rata-rata Rp1.000 per kilogram (kg). Hingga saat ini, penurunan harga tersebut belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Hal ini enunjukkan bahwa pemerintah belum menyediakan strategi mitigasi maupun instrumen pengaman kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi respons pasar atas perubahan tata niaga ekspor sawit.
