Arif Budianto/Kontributor
IDXChannel - Statemen Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait vaksin nusantara terus menimbulkan polemik hingga saat ini. BPOM menyebut, vaksin tersebut belum layak melakukan uji klinis fase II karena beberapa alasan.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Jawa Barat Muhammad Farhan menilai, DPR berencana membuat Pansus membahas ketersediaan vaksin impor. Menurutnya, dinamika vaksin tidak terjadi pada tataran lembaga, melainkan elit politik.
"Sekarang sedang dibahas wacana pembentukan Pansus vaksin impor. Saya sendiri tidak anti vaksin impor, tapi saya perlu menetapkan posisi, bahwa Vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, Vaksin Nusantara tidak untuk semua orang." ujar Farhan dalam keterangan persnya, Selasa (20/3/2021).
Menurut dia, perdebatan Komisi IX DPR dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal vaksin Nusantara, karena ada sentimen negatif kepada pemerintah. "Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang mafia impor vaksin, walaupun belum ada bukti konkret soal itu," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan bahwa vaksin Nusantara tak layak mendapatkan izin uji klinis fase II. Alasannya tak main-main, Kepala BPOM Penny K. Lukito mengungkapkan vaksin tersebut belum memenuhi syarat pengembangan obat maupun vaksin.
