Heri Purnomo
IDXChannel - Pemerintah akan menerapkan bursa karbon atau carbon exchange yang akan dimulai pada September 2023.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penerapan tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menekan emisi karbon di Indonesia dan dunia.
Target Indonesia ialah dapat memangkas emisinya hingga lebih dari 30 persen pada 2023 dan nol persen pada 2060.
"Kami berencana untuk meluncurkan pertukaran karbon pada September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060," ujarnya dalam Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing, di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Luhut menjelaskan, pelaksanaannya nanti hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa dan skemanya akan mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon.
“Mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon, yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Dengan program Kemitraan UK-PACT ini, maka akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri dan transportasi dengan standar internasional,” ungkapnya.
Indonesia memiliki potensi besar kapasitas penyimpanan Co2 berdasarkan beberapa studi, antara 10 Gt sampai 400 Gt di reservoir minyak dan gas dan aquifer salin.
Penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi sektor minyak dan gas. Pengembangan Metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan.
“Seperti yang kami lakukan untuk mangrove di Kalimantan Utara, kami sedang mengembangkan proyek percontohan Karbon Biru, yang menghasilkan 59,6 juta ton yang siap untuk dikreditkan,” pungkas Luhut.
(FAY)
