Anggie Ariesta
Meskipun angka ini masih jauh dari ambang batas 60 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan rasio utang pemerintah per akhir Maret 2025 mencapai 40,91 persen dari PDB 2024 (Rp9.057,96 triliun di luar pinjaman dalam negeri), tren kenaikannya tetap perlu diwaspadai, terutama dalam konteks pembiayaan dan stabilitas jangka menengah.
Dalam menghadapi kondisi ini, ekonom menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih hati-hati dan strategis. Pertama, pembiayaan harus lebih diarahkan pada sumber domestik dengan memperluas basis investor lokal, termasuk mendorong lebih banyak penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel.
Kedua, belanja negara harus difokuskan pada program-program dengan multiplier effect tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, termasuk memprioritaskan program belanja unggulan seperti MBG (Makan Bergizi Gratis).
Ketiga, strategi lindung nilai (hedging) atas utang valuta asing perlu diperkuat untuk melindungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari volatilitas Rupiah.
Terakhir, penguatan reformasi perpajakan menjadi krusial. Selama rasio pajak Indonesia masih rendah, kebutuhan pembiayaan akan selalu besar dan ketergantungan terhadap utang akan sulit dikurangi.
Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup menguat dalam rentang Rp16.350-Rp16.420 per dolar AS.
(Febrina Ratna Iskana)
