Dengan kepemilikan mayoritas dikuasai oleh pemerintah, lanjut Yulian, maka Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat.
Apalagi, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik, yang tentunya membutuhkan pasokan nikel sebagai bahan baku baterai.
"Jadi (divestasi INCO) ini harus diperjelas, di tengah upaya mengembangan ekosistem kendaraan listrik. Langkah divestasinya seperti apa? Program hilirisasinya bagaimana. Jangan sampai 'harta karun' (nikel) kita ini dikuasasi oleh asing," tegas Yulian. (TSA)