sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Simak Perjalanan Pemindahan Ibu Kota Indonesia Sejak Merdeka hingga IKN

Milenomic editor Rizki Setyo Nugroho
09/02/2023 17:23 WIB
Mungkin beberapa orang belum mengetahui perjalanan pemindahan ibu kota Indonesia sejak merdeka hingga ke IKN pada 2024 mendatang. 
Simak Perjalanan Pemindahan Ibu Kota Indonesia Sejak Merdeka hingga IKN (Foto: MNC Media)
Simak Perjalanan Pemindahan Ibu Kota Indonesia Sejak Merdeka hingga IKN (Foto: MNC Media)

IDXChannel – Mungkin beberapa orang belum mengetahui perjalanan pemindahan ibu kota Indonesia sejak merdeka hingga ke IKN pada 2024 mendatang. 

Seperti yang diketahui saat ini, Jakarta merupakan ibu kota negara dari Indonesia. Namun, di balik keberadaan Jakarta sebagai ibu kota tersebut, ternyata Indonesia sempat memiliki ibu kota yang berpindah-pindah, dan bahkan di 2024 mendatang, ibu kota kita akan berpindah lagi. 

Perjalanan Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Pada 2024 nanti, Indonesia akan melakukan pemindahan bertahap terhadap ibu kota negara ke Kalimantan. Sebelumnya, ibu kota negara Indonesia sempat berpindah-pindah sebanyak lima kali sebelum akhirnya berada di Jakarta seperti sekarang ini. Berikut perjalanan pemindahan ibu kota Indonesia dari kemerdekaan hingga rencana pemindahan terbaru ke IKN:

1. Jakarta (17 Agustus 1945)

Pada saat kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jakarta secara de facto menjadi ibu kota negara. Saat itu, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta, atau lebih tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. 

2. Yogyakarta (4 Januari 1946)

Pada 4 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibu kota negara untuk sementara. Hal ini dikarenakan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang kembali datang ke Jakarta. Saat itu, pemindahan ibu kota dilakukan secara diam-diam melalui kereta api pada tengah malam. 

3. Bukittinggi (19 Desember 1948)

Tidak berhenti sampai disitu, Indonesia mengalami Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, di mana ibu kota negara pada saat itu, yakni Yogyakarta, diserang oleh Belanda. Alhasil, pusat pemerintahan Indonesia harus berpindah lagi. 

Saat itu, Menteri Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi mendapatkan amanah dari presiden untuk menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan menjadikan Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan darurat. 

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement