Sementara, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang mengunjungi kantor BMKG juga menyambut paparan tersebut sebagai masukan penting bagi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menegaskan pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhitungkan perubahan pola curah hujan, potensi longsor, dan risiko kekeringan.
“Informasi dari BMKG sangat relevan untuk perencanaan irigasi, bendungan, hingga pengendalian banjir. Jika ancaman kekeringan meningkat, maka kita harus memastikan pembangunan irigasi dan bendungan dilakukan tepat sasaran. Demikian juga terkait banjir, perlu peningkatan operasi dan pemeliharaan agar sedimentasi tidak mengganggu fungsi sungai dan jembatan,” ujar Diana.
Selain itu, Wamen PU menyoroti pentingnya penguatan konstruksi infrastruktur terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, serta risiko terhadap fondasi jembatan akibat luapan sungai.
“Standar SNI, desain jembatan, serta sistem peringatan dini harus terus diperbarui agar lebih adaptif terhadap dinamika iklim,” imbuhnya.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara BMKG dan Kementerian PU. Dengan data dan prediksi iklim yang akurat, diharapkan setiap pembangunan infrastruktur dapat lebih siap menghadapi risiko perubahan iklim, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan air nasional.
(Febrina Ratna Iskana)