Nur Khabibi
"Kami pemerintah khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tidak bisa intervensi, tetapi kami menengarai memang ada persoalan dengan UU tentang pengadilan HAM tahun 2000 silam. Karena itulah, kami merasa undang-undang tersebut juga perlu diperbaiki," ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)
