Binti Mufarida
Selain itu, dana untuk Deputi Logistik dan Peralatan sebesar Rp197 miliar, Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan sebesar Rp68 miliar, serta Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebesar Rp133 miliar tetap terjaga.
“Selanjutnya untuk pembagian di Eselon II, kami juga sudah konstruksi sudah kami bagi sedemikian rupa sebagaimana tertera, ini serasi dan seimbang. Artinya untuk pelayanan publik atau masyarakat terdampak bencana meskipun ada efisiensi kami pastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana ini kami pastikan tetap kami bisa laksanakan secara maksimal,” kata dia.
Suharyanto memastikan bahwa meskipun ada penghematan anggaran, penanggulangan bencana akan tetap berjalan secara maksimal. Bantuan sosial dan kebencanaan saat status tanggap darurat tetap diutamakan, dengan harapan dapat memberikan respon cepat terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Karena yang di efisiensi adalah pelaksanaan tugas kegiatan yang bersifat rutin di kantor pusat. Jadi yang bersifat bantuan sosial bantuan kebencanaan ketika status tanggap darurat ini betul-betul kami prioritaskan,” paparnya.
Suharyanti juga memastikan bahwa BNPB memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk kondisi kedaruratan bencana.
"Kami memiliki Dana Siap Pakai, karena ini bisa kami minta lagi ketika memang bencana di lapangannya membutuhkan tambahan anggaran yang lebih besar daripada alokasi yang diberikan saat ini yaitu Rp250 miliar yang kami tempatkan di Deputi Penanganan Darurat," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
