Achmad Al Fiqri
Kemendikdasmen juga mencatat anak kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 1.913.633, dropout/dikeluarkan (DO) ada 986.755 orang, serta Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) berjumlah 1.066.470.
Puan pun menegaskan penanganan isu ATS harus dinaikkan statusnya menjadi agenda strategis pembangunan nasional, bukan sekadar program pendidikan.
“Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,” jelas Puan.
Puan mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah.
“Tetapi juga dari kemampuan negara untuk memastikan setiap anak bertahan hingga menyelesaikan pendidikan dan memiliki bekal untuk memasuki kehidupan yang produktif,” tambah mantan Menko PMK tersebut.
Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah
Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah untuk menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045.
Hal ini disebut dapat menjadi peta jalan lintas sektor yang menyatukan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, serta pembangunan daerah.
“Grand design tersebut perlu memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, hingga sistem akuntabilitas yang memastikan tidak ada anak yang keluar dari sistem pendidikan tanpa diketahui dan tanpa diintervensi oleh negara,” pesan Puan.
Puan berpandangan pemerintah perlu mengubah pendekatan dari menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi mencegah setiap anak agar tidak pernah meninggalkan sekolah.
“Untuk itu, pemerintah harus membangun sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak-anak yang mulai berisiko putus sekolah,” jelasnya.
